Menu

Indeks Berita

Kumpulan berita, informasi, dan pengumuman terbaru.

Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Curup Resmi Akhiri Masa Magang di Kemenag Rejang Lebong
Kemahasiswaan Hukum Tata Negara 08 Jun 2026

Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Curup Resmi Akhiri Masa Magang di Kemenag Rejang Lebong

Curup 8 Juni 2026– Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup secara resmi melaksanakan kegiatan penjemputan mahasiswa magang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong sebagai penanda berakhirnya masa Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum serah terima mahasiswa dari pihak instansi kepada Program Studi.Rombongan mahasiswa didampingi langsung oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I., serta Tomi Agustian, S.H., M.H. Kehadiran rombongan disambut dengan hangat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, Dr. Rahman Umar, beserta jajaran.Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian Agama menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mahasiswa selama menjalani praktik kerja lapangan. Mahasiswa dinilai mampu menunjukkan sikap profesional, disiplin, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja sehingga memberikan kesan positif bagi instansi.Kegiatan penjemputan ini tidak hanya menjadi agenda administratif penutupan magang, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Sinergi yang telah terjalin diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai bentuk kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.Dosen Pembimbing Lapangan menyampaikan harapannya agar pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama magang dapat menjadi bekal berharga dalam mengembangkan kompetensi akademik maupun profesional di masa mendatang. Melalui praktik kerja lapangan, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata mengenai tata kelola administrasi pemerintahan serta pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.Dengan berakhirnya masa magang ini, Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup berharap mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan pengalaman di lapangan sebagai bekal untuk menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi masyarakat serta dunia kerja.

Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup Jadi Salah Satu Penguji Interview Calon Pengurus BMA Rejang Lebong
Pengumuman Hukum Tata Negara 19 May 2026

Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup Jadi Salah Satu Penguji Interview Calon Pengurus BMA Rejang Lebong

Rejang Lebong, 19 Mei 2026 — Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup, David Aprizon Putra, S.H., M.H., menjadi salah satu penguji dalam kegiatan interview calon pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong masa bakti 2026–2031.Kegiatan interview tersebut dibuka oleh Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong terpilih, Ir. Ahmad Faizin, M.M., sebagai bagian dari tahapan seleksi calon anggota kepengurusan BMA untuk periode 2026–2031.Dalam proses seleksi tersebut, David Aprizon Putra bersama lima penguji lainnya turut melakukan penilaian terhadap para calon pengurus. Keenam penguji tersebut terdiri dari Prof. Dr. H. Lukman Asha, M.Pd., Prof. Ahmad Dibul Amda, Dr. David Aprizon Putra, S.H., M.H., Wuwun Mirza, S.E., M.Si., Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd., dan Nur Ningsih, S.Pd.Keterlibatan David Aprizon Putra, S.H., M.H. dalam proses interview tersebut menunjukkan kontribusi akademisi IAIN Curup dalam mendukung proses penguatan kelembagaan adat di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan latar belakangnya sebagai akademisi dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, beliau turut memberikan perspektif hukum dalam menilai kesiapan dan kapasitas calon pengurus BMA.Proses interview diharapkan dapat menghasilkan calon pengurus yang memiliki integritas, kapasitas, komitmen, serta pemahaman terhadap nilai-nilai hukum dan adat, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kepengurusan BMA Kabupaten Rejang Lebong masa bakti 2026–2031.Keterlibatan akademisi dalam proses tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga adat, khususnya dalam upaya menjaga keberadaan, nilai, serta eksistensi adat di tengah perkembangan masyarakat. 

Pelantikan ORMAWA Selingkup FSEI Periode 2026/2027 Resmi Digelar
Kemahasiswaan Hukum Tata Negara 01 May 2026

Pelantikan ORMAWA Selingkup FSEI Periode 2026/2027 Resmi Digelar

1 Mei 2026- Telah dilaksanakan Pelantikan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) selingkup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), termasuk Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. Kegiatan ini menjadi awal resmi kepengurusan periode 2026/2027 dalam mengemban amanah, tanggung jawab, serta menjalankan roda organisasi.Pelantikan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menandai lahirnya komitmen baru untuk berkontribusi, berkolaborasi, dan menghadirkan inovasi demi kemajuan organisasi serta lingkungan akademik. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan seluruh pengurus mampu menjalankan tugas dengan penuh integritas, soliditas, dan dedikasi dalam mewujudkan organisasi yang aktif, progresif, dan berdampak bagi mahasiswa.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup Gelar Yudisium Angkatan ke-8, 26 Mahasiswa Resmi Lulus
Akademik Fakultas 25 Apr 2026

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup Gelar Yudisium Angkatan ke-8, 26 Mahasiswa Resmi Lulus

Curup — Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup menggelar Yudisium Angkatan ke-8 pada Rabu, 22 April 2026, bertepatan dengan 04 Dzulqaidah 1447 H. Kegiatan ini berlangsung di Aula Harun A. Rasyid, Gedung Perpustakaan IAIN Curup, mulai pukul 08.00 WIB. Yudisium tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, di antaranya Dekan FSEI, Wakil Dekan I dan II, Kepala Bagian Tata Usaha FSEI, para Ketua Program Studi, serta dosen di lingkungan FSEI. Sebanyak 26 mahasiswa dari empat program studi resmi mengikuti prosesi yudisium sebagai penanda kelulusan mereka. Adapun rincian peserta terdiri dari 14 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, 8 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, 3 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, dan 1 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dalam kesempatan tersebut, Kevin Saputra dari Program Studi Hukum Tata Negara dinobatkan sebagai peserta yudisium terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,84. Sementara itu, penghargaan skripsi terbaik diraih oleh Setiya Anisa Rahayu (Hukum Tata Negara), Adi Jaya Saputra (Ekonomi Syariah), dan Ecca Mustika (Perbankan Syariah). Acara yudisium secara resmi dibuka oleh Dekan FSEI, Dr. Ngadri, M.Ag. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa yudisium bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal bagi para lulusan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di dunia profesional. “Yudisium ini bukan titik akhir, tetapi titik awal bagi saudara sekalian untuk berkiprah di tengah masyarakat dengan membawa nilai-nilai keilmuan dan integritas,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Panitia Yudisium, Ranaswijaya, M.E., menyampaikan bahwa yudisium merupakan momentum sakral karena menjadi prosesi resmi penyematan gelar akademik sebelum wisuda. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. “Yudisium ini merupakan momentum yang sakral, karena menjadi penanda resmi penyematan gelar akademik bagi para mahasiswa sebelum melangkah ke prosesi wisuda. Kami berharap para lulusan dapat menjaga integritas dan membawa nama baik almamater di tengah masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, baik pimpinan fakultas, panitia, dosen, maupun semua yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” ungkap Ranaswijaya. Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) yudisium oleh Kepala Bagian Tata Usaha FSEI, Mansyahri, M.H.I., yang secara resmi menetapkan kelulusan para mahasiswa. Dengan terselenggaranya yudisium ini, para lulusan FSEI IAIN Curup diharapkan mampu menjadi alumni yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Editor: Ibnu Akbar Maliki

Perkuat Sinergi dengan Dunia Kerja, Mahasiswa HTN IAIN Curup Resmi Jalani Magang di Kemenag Rejang Lebong
Kemahasiswaan Hukum Tata Negara 20 Apr 2026

Perkuat Sinergi dengan Dunia Kerja, Mahasiswa HTN IAIN Curup Resmi Jalani Magang di Kemenag Rejang Lebong

Pada Senin, 20 April 2026, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup secara resmi mengantarkan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) untuk melaksanakan program magang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Penyerahan mahasiswa dipimpin langsung oleh Dekan FSEI IAIN Curup, Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I., sebagai bentuk komitmen fakultas dalam mendukung pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). Program magang ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, meningkatkan kompetensi profesional, serta memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan dunia kerja melalui penerapan ilmu hukum tata negara di lingkungan instansi pemerintahan.

Dosen Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup Berbagi Ilmu kepada Pengawas Pemilu Jelang Pemilu Serentak 2024
Pengumuman Hukum Tata Negara 17 Apr 2026

Dosen Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup Berbagi Ilmu kepada Pengawas Pemilu Jelang Pemilu Serentak 2024

Curup 17 April 2023– Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup, David Aprizon Putra, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pencalonan DPD pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu dalam menghadapi tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu Serentak 2024.Dalam pemaparannya, David Aprizon Putra menekankan bahwa pengawas pemilu harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, penguasaan regulasi menjadi modal utama dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan berintegritas.Selain itu, ia menjelaskan pentingnya kemampuan melakukan pemetaan potensi konflik dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul selama tahapan pemilu. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif agar potensi pelanggaran maupun sengketa dapat diminimalkan sejak dini. Pengetahuan yang baik mengenai karakteristik daerah pengawasan juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan.Pada kesempatan tersebut, David juga memberikan pemahaman mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa DPD merupakan bagian dari sistem parlemen bikameral yang berfungsi sebagai representasi daerah di tingkat nasional. Oleh karena itu, proses pencalonan hingga terpilihnya anggota DPD harus diawasi secara cermat agar menghasilkan wakil daerah yang memiliki integritas, kapasitas, dan benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kualitas anggota DPD sangat dipengaruhi oleh proses pengawasan sejak tahapan pencalonan. Calon yang memenuhi persyaratan dan memiliki rekam jejak yang baik akan menjadi fondasi bagi terbentuknya lembaga perwakilan daerah yang kuat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat sebagai pemilih yang cerdas dan berintegritas juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengawas pemilu semakin siap menjalankan tugas pengawasan secara profesional serta mampu menjaga integritas setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. Kontribusi akademisi, seperti yang dilakukan oleh Dosen Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pemilu dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.