Mahasiswa Prodi HTN dan Pusaka Merah IAIN Curup Sharing Bersama Wakil Bupati Rejang Lebong Bahas Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Rejang Lebong – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup bersama Pusaka Merah (Pusat Kajian Pemerintah) menggelar kegiatan sharing session bersama Wakil Bupati Rejang Lebong, Dr. Hendri, S.STP., M.Si. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan kebijakan pemerintahan yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam sesi diskusi, mahasiswa menyoroti fenomena yang muncul di tengah masyarakat sebagai respons terhadap kebijakan tersebut. Sebagian masyarakat menunjukkan penolakan dengan menyatakan keengganan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini kemudian menjadi topik menarik untuk dikaji, khususnya dari perspektif hukum, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Mahasiswa tidak hanya mempertanyakan aspek regulasi, tetapi juga berupaya memahami bagaimana pemerintah daerah melihat respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Diskusi tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara langsung sekaligus memperoleh penjelasan dari pihak pemerintah daerah mengenai latar belakang dan pelaksanaan kebijakan.

Kegiatan sharing session ini menunjukkan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengkaji persoalan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Melalui forum dialog seperti ini, mahasiswa Prodi HTN diharapkan tidak hanya memahami kebijakan dari sisi normatif, tetapi juga mampu melihat dinamika penerapan kebijakan dan respons masyarakat di lapangan.

Bagi Prodi HTN FSEI IAIN Curup dan Pusaka Merah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ruang diskusi yang kritis dan konstruktif antara mahasiswa, akademisi, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, persoalan kebijakan publik dapat dikaji secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum sekaligus kondisi sosial masyarakat.